nusakini.com - Makassar - Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia merilis survei opinion leader "Mencari Kandidat Gubernur Terbaik Sulsel 2018" di Hotel Aryaduta Makassar, Jl Penghibur, Makassar, Sulsel, Minggu (15/10/2017).

Hadir dalam rilis survei ini yakni Pimpinan Laboratorium Psikologi Politik UI, Prof Hamdi Muluk, Alwy Rahman (budayawan), dan Dr Firdaus Muhammad (Dosen UIN Alauddin Makassar).

Survei ini menilai dua dimensi pemimpin politik, yakni kapabilitas dan karakter personal.

Dari rilis ini, Nurdin Abdullah memimpin segi kapabilitas sebagai pemimpin maupun karakter personal.

"Dari seluruh aspek, hasil survei ini menunjukkan Nurdin Abdullah secara konsisten memimpin semua calon yang lain," kata Prof Hamdi Muluk.

• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran

Sementara itu, Alwy Rahman menganggap Nurdin Abdullah mendapay survei tertinggi karena sering muncul di media.

"Kenapa Nurdin Abdullah tinggi? Mungkin update di media tapi ini tidak comparable (sebanding) karena tugas pemerintahan Agus Arifin Nu'mang (wakil gubernur Sulsel) dan Nurdin Abdullah (bupati Bantaeng) berbeda. Satu wakil gubernur dan satu bupati," ujarnya.

Sementara itu, Firdaus Muhammad mempertanyakan survei ini apakah menjadi rujukan dari masyarakat Sulsel?

"Sejauh mana survei ini menjadi rujukan dari masyarakat Sulsel. Apakah partai politik ingin menjadikan ini sebagai guide (panduan). Apakah survei ini berbanding lurus dengan keinginan masyarakat dan partai politik?," katanya.

Ia mengatakan meskipun Nurdin Abdullah paling tinggi namun variabel Pilgub itu bisa sangat banyak.

"Sama seperti di Takalar, peta politik itu bisa sangat bisa berubah," katanya.

Para respon ini berasal dari 196 pakar yakni 14,3 persen berlatar belakang Professor dan doktor, 10,7 persen profesional, 9,7 persen pengamat politik, 9,2 persen konsultan politik, 8,7 persen dari tokoh masyarakat, 8,7 pers dari pers, 8,2 persen dari partai politik, 8,2 persen dari pebisnis, 8,2 persen dari LSM, 7,1 persen dari tokoh muda, dan 7,1 persen dari pakar manajemen tata kota 7,1 persen. (p/ma)